Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, melakukan kunjungan langsung ke lokasi bencana tanah bergerak yang melanda Desa Padasari, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada Senin, 16 Februari 2026. Kunjungan ini bukan sekadar tinjauan biasa, melainkan sebuah bentuk perhatian serius dari lembaga tinggi negara terhadap musibah yang menimpa masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Muzani menegaskan komitmennya untuk memastikan bantuan pemerintah pusat segera disalurkan dan solusi jangka panjang ditemukan, bahkan berjanji akan melaporkan langsung kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kedatangan kami di sini adalah untuk memberikan dukungan moral dan semangat kepada warga yang terdampak. Kami ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian menghadapi cobaan ini," ujar Muzani usai berkeliling meninjau kerusakan parah di lokasi. Ia menambahkan bahwa masukan dan temuan langsung dari lapangan akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan responsif. "Saya sendiri akan melaporkan secara detail kepada Presiden Prabowo Subianto tentang kunjungan ini, dengan harapan Presiden dapat memerintahkan para pembantunya untuk bertindak lebih cepat dan terkoordinasi dalam menyalurkan bantuan serta memulai proses pemulihan," lanjutnya, menyoroti urgensi penanganan bencana ini di tingkat nasional.
Muzani dengan tegas menyatakan bahwa lokasi terdampak bencana di Desa Padasari saat ini sudah tidak lagi cocok untuk dihuni secara permanen. Fenomena tanah bergerak yang terus-menerus telah menyebabkan kerusakan struktural yang masif pada rumah-rumah penduduk dan infrastruktur dasar, menciptakan ancaman laten bagi keselamatan jiwa. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) dan relokasi permanen bagi para korban menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi. Keputusan ini didasari oleh pertimbangan keamanan dan keberlanjutan hidup masyarakat.
Dalam upaya menemukan solusi relokasi, Muzani menjelaskan bahwa pemerintah daerah setempat telah berinisiatif menyiapkan lahan seluas 12 hektar yang berasal dari tanah pokok desa. Namun, setelah melalui kajian geologis dan teknis yang mendalam oleh tim ahli, hanya sekitar 4,8 hektar dari total lahan tersebut yang direkomendasikan dan dianggap layak serta aman untuk dijadikan lokasi hunian sementara. "Dari 12 hektar yang disodorkan oleh pemerintah daerah menggunakan tanah pokok desa, yang direkomendasi dan dianggap layak untuk digunakan sebagai Huntara itu hanya 4,8 hektar," terang Muzani, mengungkapkan tantangan dalam mencari lahan yang benar-benar stabil. Ia menambahkan bahwa sisa lahan yang tidak direkomendasikan tersebut akan dicari penggantinya. "Nanti sisanya akan dicari tempat lain dan sekarang sedang dalam pengujian. Nanti kalau dianggap layak, itu akan dijadikan juga tempat untuk Huntara," sambungnya, menunjukkan bahwa proses pencarian lahan aman masih terus berlangsung dan membutuhkan ketelitian.
Bencana tanah bergerak di Desa Padasari ini mulai menunjukkan tanda-tanda serius pada Senin, 2 Februari 2026, meskipun beberapa warga melaporkan adanya retakan kecil dan pergeseran tanah sejak Minggu sebelumnya. Fenomena ini dipicu oleh intensitas hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut secara terus-menerus selama beberapa hari terakhir. Curah hujan tinggi menyebabkan kejenuhan air pada lapisan tanah, mengurangi daya dukung tanah, dan memicu pergerakan massa tanah yang berada di lereng atau area dengan kemiringan tertentu. Kondisi geologis Desa Padasari yang kemungkinan berada di zona rentan pergerakan tanah memperparah dampak dari curah hujan ekstrem tersebut.
Data terkini yang dirilis oleh Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal, melalui M Wisnu Imam, menunjukkan skala kerusakan yang sangat signifikan. Sebanyak 104 rumah mengalami kerusakan, mulai dari retakan ringan hingga kerusakan berat yang membuatnya tidak dapat dihuni lagi. Akibatnya, bencana ini berdampak langsung pada 150 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 470 jiwa yang kini terpaksa mengungsi atau mencari tempat tinggal sementara.
Permukiman di Desa Padasari yang paling terdampak tersebar di beberapa rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Wilayah-wilayah tersebut meliputi RW 02, tepatnya di RT 6, 7, 8, dan 9; kemudian RW 03, mencakup RT 12, 13, 14, dan 15; serta RW 04, di RT 10, 11, 16, 17, dan 18. Selain itu, Dukuh Tigasari di RW 02 RT 03 dan 04, serta Dukuh Padareka di RW 01 RT 1, 2, dan 3 juga tidak luput dari dampak parah tanah bergerak ini. "Jumlah sementara ada 104 rumah yang rusak. Kejadian mulai Minggu dan tanah terus gerak hari Senin sudah parah, sehingga menyebabkan banyak rumah tidak bisa ditempati," jelas M Wisnu Imam, menggambarkan kronologi dan tingkat keparahan bencana.
Penanganan bencana tanah bergerak ini membutuhkan koordinasi lintas sektor dan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Laporan Muzani kepada Presiden Prabowo diharapkan dapat mempercepat mobilisasi sumber daya, baik itu bantuan logistik, keuangan, maupun tenaga ahli dari kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Prioritas utama adalah memastikan ketersediaan hunian sementara yang layak, pasokan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, serta dukungan psikososial untuk membantu warga mengatasi trauma.
Jangka panjang, proses relokasi permanen akan menjadi tugas yang kompleks. Tidak hanya sekadar memindahkan warga, tetapi juga membangun kembali komunitas di lokasi yang baru, lengkap dengan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan kajian geologis lebih lanjut di seluruh wilayah Tegal yang rentan bencana tanah bergerak untuk memetakan zona aman dan tidak aman, serta menerapkan kebijakan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana. Edukasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda awal pergerakan tanah dan langkah-langkah evakuasi mandiri juga krusial untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Kunjungan Ahmad Muzani ini menjadi momentum penting untuk mengangkat isu bencana Padasari ke tingkat nasional, memastikan bahwa suara dan kebutuhan korban tanah bergerak di Tegal mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari seluruh elemen pemerintahan.
