Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Wakapolda Metro Jaya), Brigadir Jenderal Polisi Dekananto Eko Purwono, belum lama ini memimpin sebuah kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang krusial bagi jajaran personel pengemban fungsi lalu lintas dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di lingkungan Polda Metro Jaya. Dalam forum strategis tersebut, Brigjen Dekananto secara tegas menyampaikan pesan fundamental mengenai pentingnya mengedepankan pelayanan yang humanis dan penuh empati kepada masyarakat sebagai pilar utama tugas kepolisian. Acara yang diselenggarakan pada hari Minggu, 1 Februari 2026, bertempat di Auditorium Mutiara Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan institusi Polri dalam memperkuat kapasitas dan profesionalisme personelnya.
Tujuan utama dari bimtek ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh personel yang berada di garis depan pelayanan publik memiliki pemahaman yang seragam dan kemampuan yang mumpuni dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang pesat. Brigjen Dekananto menggarisbawahi bahwa perubahan perilaku masyarakat serta perkembangan situasi sosial yang begitu cepat menuntut kesiapan dan kesamaan langkah dari seluruh jajaran Polri. "Perubahan masyarakat dan situasi saat ini berkembang sangat cepat. Karena itu, seluruh jajaran harus memiliki kesamaan cara bertindak, cara berkomunikasi, dan cara melayani masyarakat," ujar Dekananto melalui keterangan resminya, menekankan urgensi adaptasi dan harmonisasi dalam setiap interaksi dengan publik.
Pesan ini bukan tanpa alasan, mengingat fungsi lalu lintas dan SPKT adalah dua unit kerja yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kedua satuan kerja ini merupakan "garda terdepan" institusi kepolisian, menjadi wajah pertama yang ditemui masyarakat ketika membutuhkan bantuan, melaporkan kejadian, atau mengurus berbagai keperluan administratif. Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh personel di kedua fungsi ini secara langsung akan membentuk persepsi publik terhadap institusi Polri secara keseluruhan. Wakapolda menegaskan bahwa profesionalisme dan ketegasan dalam penegakan hukum dan pelayanan harus selalu diiringi dengan sikap humanis serta komunikasi yang santun.
Dalam konteks pelayanan, Brigjen Dekananto menekankan bahwa sebagian besar masyarakat datang ke kantor polisi dengan berbagai keperluan, seringkali dalam kondisi tertekan, cemas, atau membutuhkan pertolongan. "Sikap, tutur kata, dan komunikasi kita harus dijaga agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman atau melukai perasaan masyarakat," jelasnya. Hal ini mengindikasikan bahwa personel polisi tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan teknis yang mumpuni, tetapi juga kecerdasan emosional yang tinggi untuk memahami dan merespons kebutuhan masyarakat dengan tepat. Pelayanan yang humanis berarti mendengarkan dengan saksama, memberikan penjelasan yang mudah dipahami, menunjukkan empati, dan memperlakukan setiap individu dengan hormat, terlepas dari latar belakang atau kondisi mereka. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun jembatan kepercayaan antara polisi dan masyarakat, yang pada akhirnya akan memudahkan tugas-tugas kepolisian.
Selain aspek pelayanan eksternal, Wakapolda juga mengingatkan pentingnya soliditas internal dan integritas personel dalam menjaga marwah institusi Polri. Soliditas internal merujuk pada kekompakan dan kerja sama antaranggota, yang esensial untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan efisien. Sementara itu, integritas personel adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Setiap anggota diminta untuk bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan menghindari pelanggaran dalam bentuk apa pun. Pelanggaran sekecil apa pun oleh satu oknum dapat mencoreng nama baik seluruh institusi dan merusak citra yang telah dibangun dengan susah payah. Oleh karena itu, penegakan disiplin dan etika profesi menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa setiap tindakan personel mencerminkan nilai-nilai luhur kepolisian.
Menutup rangkaian kegiatan bimbingan teknis tersebut, Brigjen Dekananto Eko Purwono mengajak seluruh personel untuk secara aktif berpartisipasi dalam upaya membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Salah satu cara paling efektif adalah melalui praktik pelayanan yang prima, komunikasi yang santun, serta penerapan prinsip "senyum, sapa, salam" atau yang dikenal luas sebagai 3S. Prinsip 3S ini bukan sekadar formalitas, melainkan filosofi pelayanan yang menempatkan keramahan dan pendekatan personal sebagai inti interaksi. Senyum menunjukkan keterbukaan dan keramahan; sapaan menunjukkan pengakuan dan penghormatan; dan salam menunjukkan profesionalisme dan kesantunan. "Kita harus mengambil hati masyarakat. Dari situlah kepercayaan publik terhadap Polri akan tumbuh dan terus meningkat," imbuhnya.
Penerapan prinsip 3S secara konsisten diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat dari yang mungkin cenderung takut atau enggan berinteraksi dengan polisi, menjadi lebih nyaman dan percaya diri untuk mendekat dan mencari bantuan. Ketika masyarakat merasa dihargai, didengarkan, dan dilayani dengan baik, mereka akan lebih kooperatif dalam membantu tugas-tugas kepolisian, seperti memberikan informasi, menjadi saksi, atau berpartisipasi dalam program keamanan lingkungan. Kepercayaan publik yang tinggi adalah aset tak ternilai bagi institusi Polri, karena hal itu menjadi legitimasi moral dan sosial bagi setiap tindakan yang diambil dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Bimtek ini bukan hanya sekadar pelatihan, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun fondasi hubungan yang kuat dan harmonis antara Polri dan seluruh lapisan masyarakat.
