Warga Kampung Jati, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, kembali menyoroti permasalahan banjir musiman yang tak kunjung usai. Jaelani (62), salah seorang perwakilan warga, secara khusus menyampaikan pesan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mendesak agar solusi komprehensif segera diterapkan untuk mengatasi genangan air yang terus-menerus melanda permukiman mereka. Situasi ini semakin memperihatinkan mengingat banjir kerap terjadi bahkan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri 2026, yang pada hari kedua Lebaran masih merendam sebagian wilayah Kampung Jati.
Banjir di Kampung Jati, khususnya di wilayah RW 03 dan lebih spesifik lagi di RT 013/03 Kelurahan Rambutan, bukanlah fenomena baru. Menurut Jaelani, setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi dan durasi lebih dari satu jam, wilayah ini sudah dapat dipastikan akan terendam. "Setiap musim hujan yang intensitasnya lebih dari satu jam itu dipastikan hujan (banjir) daerah sini. Memang sudah rawan banjir daerah sini nih, khususnya RW 03 Kelurahan Rambutan," ungkap Jaelani kepada iNews Media Group pada Minggu, 22 Maret 2026. Pernyataan ini menegaskan bahwa masalah banjir di kawasan tersebut telah menjadi momok tahunan yang mengganggu kehidupan sehari-hari warga, bahkan merampas kebahagiaan di hari-hari besar.
Penyebab utama dari banjir musiman ini, menurut Jaelani dan pengamatan warga lainnya, adalah kondisi kali-kali lokal yang dangkal dan tidak mampu menampung debit air hujan yang melimpah. Pendangkalan kali ini bukan hanya disebabkan oleh sedimentasi alami, tetapi juga diperparah oleh tumpukan sampah domestik yang dibuang sembarangan, serta penyempitan badan kali akibat pembangunan di tepi sungai. Akibatnya, kapasitas penampungan air kali sangat terbatas, dan ketika volume air meningkat drastis, air meluap dan menggenangi permukiman warga. Oleh karena itu, solusi yang paling mendesak dan diusulkan warga adalah pengerukan kali secara menyeluruh dan berkala oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Namun, akar masalah banjir di Kampung Jati dan sebagian besar wilayah Jakarta sesungguhnya lebih kompleks dari sekadar kali dangkal. Urbanisasi yang pesat telah mengubah lahan resapan alami menjadi area-area beton, mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Sistem drainase yang ada, banyak di antaranya sudah tua, tidak terawat, dan kapasitasnya tidak memadai untuk menampung curah hujan ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Saluran-saluran air sering tersumbat oleh sampah, lumpur, dan puing-puing, menghambat aliran air menuju kali atau saluran pembuangan utama. Selain itu, fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) yang masif di Jakarta juga turut memperparah kondisi, membuat wilayah dataran rendah semakin rentan terhadap genangan dan banjir.
Dampak dari banjir yang berulang ini sangat merugikan warga Kampung Jati. Secara ekonomi, kerugian materiil tidak terhitung jumlahnya, mulai dari kerusakan perabotan rumah tangga, peralatan elektronik, hingga barang dagangan bagi pelaku usaha mikro. Aktivitas perekonomian terhenti, anak-anak kesulitan berangkat sekolah, dan mobilitas warga terhambat. Dari sisi kesehatan, genangan air kotor menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah, serta memicu berbagai penyakit kulit dan diare. Secara psikologis, banjir menimbulkan kecemasan, kelelahan, dan bahkan trauma, terutama bagi anak-anak dan lansia yang harus menghadapi ancaman ini setiap musim hujan tiba. Momen-momen seharusnya membahagiakan, seperti Lebaran, berubah menjadi penderitaan karena rumah terendam air.
Melihat urgensi masalah ini, usulan pengerukan kali yang disampaikan Jaelani perlu ditindaklanjuti dengan rencana yang lebih komprehensif. Pengerukan harus dilakukan secara rutin dan mendalam, tidak hanya untuk membersihkan lumpur dan sampah, tetapi juga untuk memperlebar badan kali jika memungkinkan. Selain itu, revitalisasi dan pembangunan ulang sistem drainase yang terintegrasi di seluruh wilayah Kampung Jati menjadi krusial. Saluran air harus diperbaiki, diperbesar, dan dipastikan bebas dari sumbatan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu mempertimbangkan pembangunan kolam-kolam retensi atau waduk-waduk kecil di sekitar wilayah yang rawan banjir untuk menampung kelebihan air hujan sementara sebelum dialirkan ke sistem pembuangan yang lebih besar. Program normalisasi atau naturalisasi kali yang telah dicanangkan pemerintah provinsi di beberapa wilayah Jakarta perlu juga diperluas jangkauannya hingga ke kali-kali yang melintasi Kampung Jati, dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial masyarakat.
Namun, upaya pemerintah tidak akan maksimal tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Edukasi mengenai pengelolaan sampah yang baik, larangan membuang sampah ke kali, serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan harus terus digalakkan. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RW dan RT, serta keterlibatan aktif warga, adalah kunci keberhasilan penanganan banjir jangka panjang.
Gubernur Pramono Anung, dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, diharapkan dapat memberikan perhatian serius terhadap jeritan hati warga Kampung Jati. Permasalahan banjir di wilayah ini adalah cerminan dari tantangan penataan kota Jakarta secara keseluruhan. Solusi yang holistik, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan warga dari ancaman banjir yang terus menghantui. Warga Kampung Jati tidak hanya membutuhkan janji, melainkan tindakan nyata yang dapat mereka rasakan dampaknya, agar setiap musim hujan tidak lagi diwarnai dengan ketakutan, melainkan harapan akan lingkungan yang aman dan nyaman.
