Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Forum strategis ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen Kemendagri untuk memperkokoh sinergi dan harmonisasi antara berbagai tingkatan pemerintahan, sebuah prasyarat fundamental dalam mencapai visi besar Indonesia Emas 2045. Penyelenggaraan Rakornas ini menjadi penanda penting dalam kalender pemerintahan, menandakan dimulainya fase baru dalam upaya kolektif mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan.
Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menegaskan bahwa Rakornas Tahun 2026 dirancang khusus untuk memberikan arahan yang komprehensif dan terukur kepada seluruh kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, bersama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya. Arahan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan di daerah selaras dengan program prioritas Presiden, khususnya dalam mendukung akselerasi pencapaian target-target yang telah ditetapkan menuju Indonesia Emas 2045. Ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan platform strategis untuk menyamakan frekuensi dan langkah di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks.
"Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen, adalah inti dari tujuan Rakornas ini," ujar Benni, dalam keterangannya yang disampaikan pada Minggu (1/2/2026). Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi dari tiga pilar utama yang menjadi fokus pemerintahan: ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi kemandirian bangsa, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi tetapi juga merata dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen, yang ambisius namun realistis dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan secara signifikan.
Kemendagri telah memilih Sentul International Convention Center (SICC) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai lokasi penyelenggaraan Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Pemilihan SICC bukan tanpa alasan, mengingat kapasitasnya yang besar dan fasilitas modern yang mampu menampung ribuan peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Acara akbar ini dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/2/2026), dan akan menjadi panggung bagi interaksi intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai unsur pemerintahan akan hadir, mulai dari pimpinan kementerian/lembaga pusat, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, hingga unsur Forkopimda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Kehadiran representasi yang luas ini menjamin bahwa setiap kebijakan yang dibahas akan memiliki resonansi dan implementasi yang kuat hingga ke tingkat paling bawah.
Selain membuka secara resmi, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menyampaikan arahan kunci yang akan menjadi panduan bagi seluruh peserta Rakornas. Arahan ini tidak hanya berisi visi dan misi pemerintahannya untuk tahun-tahun mendatang, tetapi juga akan mencakup catatan evaluasi kinerja pemerintah selama tahun 2025. Evaluasi ini akan menjadi cerminan keberhasilan, tantangan, serta area yang memerlukan perbaikan. Lebih lanjut, Presiden akan memaparkan strategi konkret dalam menyongsong kinerja tahun 2026 agar lebih optimal, efektif, dan efisien. Penekanan akan diberikan pada inovasi, adaptasi terhadap perubahan global, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kehadiran langsung Presiden juga diharapkan dapat memotivasi dan menyuntikkan semangat baru bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk bekerja lebih keras dan cerdas.
Benni Irwan lebih lanjut menjelaskan bahwa kepala daerah dan Forkopimda memegang peranan yang sangat vital dalam memastikan keberhasilan pencapaian target program prioritas Presiden. Mereka adalah motor utama penggerak penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Tanpa dukungan dan kinerja prima dari tingkat lokal, program-program nasional, sebrilian apapun, akan sulit terwujud secara optimal. Oleh sebab itu, Rakornas menjadi sarana yang tak ternilai untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai arah kebijakan nasional, memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, serta menyinergikan langkah-langkah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini adalah ruang untuk mengatasi disparitas regional, menyelaraskan prioritas, dan mengidentifikasi solusi bersama untuk tantangan-tantangan lokal.
Dalam forum yang prestisius ini, Kemendagri akan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih secara lengkap. Mulai dari menteri koordinator yang membawahi berbagai sektor, para menteri teknis, hingga pimpinan lembaga negara, termasuk unsur TNI dan Polri, akan turut serta sebagai narasumber utama. Mereka akan berbagi wawasan, pengalaman, dan strategi dalam beberapa sesi tematik yang telah dirancang dengan cermat. Setiap sesi akan membahas berbagai topik krusial dan mendesak, seperti sinergi kebijakan ekonomi makro dan energi berkelanjutan, strategi kedaulatan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim, hingga isu-isu strategis lainnya seperti transformasi digital di pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, serta mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Diskusi panel dan lokakarya interaktif akan menjadi bagian integral dari sesi-sesi ini, memungkinkan pertukaran ide dan pengalaman terbaik.
Rakornas ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 4.487 peserta, menjadikannya salah satu pertemuan pemerintahan terbesar di awal tahun. Angka ini mencerminkan skala dan cakupan yang masif dari acara tersebut. Peserta terdiri atas unsur pimpinan kementerian/lembaga di tingkat pusat, seluruh gubernur dari 38 provinsi, bupati dari ratusan kabupaten, dan wali kota dari puluhan kota di seluruh Indonesia. Selain itu, pimpinan DPRD dari berbagai tingkatan serta unsur Forkopimda—yang meliputi perwakilan dari kepolisian, kejaksaan, dan TNI di daerah—juga akan turut hadir. Keberagaman peserta ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog yang komprehensif dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang holistik, mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dengan demikian, Rakornas 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertemuan, tetapi juga lokomotif percepatan pembangunan dan penguatan fondasi menuju Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berdaulat.
