Mantan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kembali menegaskan komitmennya yang kuat untuk mengawal dan mendukung penuh keberhasilan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam pandangannya, memastikan kesuksesan kepemimpinan nasional bukan sekadar urusan politik partisan, melainkan sebuah tanggung jawab kebangsaan yang fundamental demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan masa depan bangsa. Pernyataan ini disampaikan SBY dalam forum Yudhoyono Dialogue Forum yang bertajuk “New Economy, New Road to Prosperity”, sebuah acara bergengsi yang diselenggarakan di Museum dan Galeri SBY–ANI, Pacitan, Jawa Timur, pada Jumat, 6 Februari 2026. Kehadiran SBY dalam forum ini menjadi sorotan, mengingat posisinya sebagai negarawan senior yang rekam jejak kepemimpinannya masih relevan dalam diskursus pembangunan nasional.
Dalam pidatonya yang penuh wawasan, SBY secara eksplisit menyatakan, “Saya memberikan dukungan penuh dan akan terus membantu dengan cara saya agar visi dan agenda pembangunan nasional dapat berjalan baik. Keberhasilan pemerintah adalah keberhasilan bagi rakyat dan masa depan kita semua.” Pernyataan ini disambut antusias oleh para hadirin yang terdiri dari tokoh-tokoh pengusaha terkemuka, pejabat pemerintahan, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dukungan dari seorang mantan kepala negara yang memiliki pengalaman dua periode memimpin Indonesia tentu memiliki bobot tersendiri, memberikan legitimasi moral dan politik yang berharga bagi pemerintahan yang akan datang. Ini juga menunjukkan adanya kesinambungan semangat kebangsaan di tengah dinamika politik, di mana kepentingan negara diletakkan di atas segala-galanya.
SBY menyoroti bahwa Indonesia saat ini berdiri di ambang era Ekonomi Baru yang sarat dengan tantangan sekaligus peluang besar. Transformasi global yang cepat, didorong oleh kemajuan teknologi digital, perubahan iklim, dan pergeseran geopolitik, menuntut kemampuan adaptasi yang sangat cepat dan tepat dari seluruh elemen bangsa. Tanpa adaptasi yang strategis, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan global yang kian ketat. Sebagai Presiden Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem demokrasi, SBY memiliki pemahaman mendalam tentang kompleksitas mengelola sebuah negara besar. Beliau menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak dapat dicapai secara instan atau sekadar mengikuti siklus politik lima tahunan. Pembangunan adalah maraton, bukan sprint, yang memerlukan visi jangka panjang, konsistensi, dan kerja keras lintas generasi.
Untuk memastikan bahwa gagasan besar pembangunan tidak hanya berhenti sebagai jargon atau wacana di tingkat elite, SBY menawarkan tiga prinsip utama yang menurutnya esensial. Prinsip-prinsip ini berakar dari pengalaman panjangnya memimpin Indonesia di tengah berbagai krisis global dan domestik, serta dari refleksi mendalamnya terhadap dinamika pembangunan.
Prinsip Pertama: Right, Deep, and Comprehensive Thinking
SBY menekankan bahwa memajukan bangsa harus diawali dengan pola pikir yang benar, mendalam, dan menyeluruh. Ini bukan sekadar berpikir positif, melainkan sebuah pendekatan kognitif yang sistematis dalam merumuskan kebijakan. Kebijakan publik, menurutnya, tidak boleh bersifat reaktif, hanya menanggapi masalah yang muncul di permukaan. Sebaliknya, kebijakan harus disusun melalui strategi yang matang, berbasis data dan riset, serta memiliki perspektif jangka panjang. Berpikir benar berarti mengidentifikasi akar masalah, bukan hanya gejalanya. Berpikir mendalam berarti mempertimbangkan dampak multidimensional dari setiap keputusan—ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Sementara berpikir menyeluruh berarti melibatkan berbagai perspektif dan pemangku kepentingan, dari pakar hingga masyarakat sipil, untuk mencapai solusi yang holistik dan berkelanjutan. Misalnya, dalam menghadapi tantangan energi, pemikiran yang benar bukan hanya berfokus pada sumber daya fosil, melainkan juga eksplorasi energi terbarukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi lokal.
Prinsip Kedua: Implementasi Nyata
SBY mengingatkan bahwa gagasan dan pemikiran sehebat apa pun tidak akan berdampak tanpa pelaksanaan yang efektif di lapangan. Ia menekankan pentingnya “eksekusi kebijakan” sebagai penentu tercapainya sasaran pembangunan. Banyak negara memiliki rencana pembangunan yang brilian, namun kerap gagal dalam implementasinya karena berbagai faktor seperti birokrasi yang lambat, korupsi, kurangnya koordinasi, atau absennya kepemimpinan yang kuat di tingkat operasional. Implementasi nyata memerlukan peta jalan yang jelas, alokasi sumber daya yang memadai, sistem monitoring dan evaluasi yang transparan, serta akuntabilitas dari para pelaksana. Selama kepemimpinannya, SBY juga menghadapi tantangan besar dalam memastikan program-program unggulan seperti PNPM Mandiri atau reformasi birokrasi dapat berjalan efektif hingga ke pelosok negeri, sebuah bukti bahwa implementasi adalah kunci yang seringkali paling sulit.
Prinsip Ketiga: Kontinuitas dan Konsistensi
Berbekal pengalamannya memimpin Indonesia selama dua periode penuh (2004–2014), SBY menekankan betapa pentingnya prediktabilitas kebijakan. Dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan yang baik harus dijaga kesinambungannya dalam horizon waktu panjang, mulai dari lima, sepuluh, hingga lima belas tahun ke depan. Perubahan kebijakan yang terlalu sering atau drastis dapat menciptakan ketidakpastian, menghambat investasi, dan menggagalkan proyek-proyek strategis. SBY menggarisbawahi pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai panduan yang harus dihormati dan dilanjutkan oleh setiap pemerintahan, terlepas dari perbedaan afiliasi politik. Kontinuitas kebijakan, misalnya dalam pembangunan infrastruktur dasar atau reformasi pendidikan, memungkinkan akumulasi hasil dan dampak yang signifikan dari waktu ke waktu, dibandingkan dengan proyek-proyek yang terhenti di tengah jalan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
Melengkapi ketiga prinsip tersebut, SBY juga secara khusus menyoroti konsep sustainable growth with equity, atau pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan. Beliau menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari angka Produk Domestik Bruto (PDB) semata. Pertumbuhan ekonomi yang sejati harus mampu menciptakan lapangan kerja yang layak, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Konsep ini mengakui bahwa kemajuan ekonomi harus sejalan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Artinya, pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas hidup masyarakat atau merusak ekosistem alam.
SBY mengingatkan bahwa keadilan dalam pertumbuhan berarti memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Ini mencakup pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, modal, dan kesempatan usaha, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Di era Ekonomi Baru, di mana disrupsi teknologi dapat memperlebar kesenjangan, konsep pertumbuhan yang berkeadilan menjadi semakin krusial. Ini menuntut kebijakan inklusif yang melindungi kelompok rentan dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital.
Secara keseluruhan, pesan SBY dalam Yudhoyono Dialogue Forum ini adalah sebuah seruan untuk merangkul visi pembangunan jangka panjang yang kokoh, didukung oleh pemikiran yang matang, implementasi yang efektif, dan kontinuitas kebijakan yang konsisten. Dukungan penuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto bukan hanya sekadar gestur politik, melainkan representasi dari semangat kenegarawanan yang ingin melihat Indonesia terus maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan yang baru. Nasihat dan panduan dari seorang mantan kepala negara yang berpengalaman ini diharapkan dapat menjadi pilar penting bagi pemerintahan mendatang dalam menavigasi kompleksitas tantangan global dan domestik menuju Indonesia Emas yang dicita-citakan.
