Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menyampaikan perhatian seriusnya terhadap isu kebocoran dan hilangnya kekayaan negara yang masif. Dalam sebuah pidato yang disiarkan secara virtual pada acara Mujahadah Kubro 1 Abad Nadhlatul Ulama (NU) pada Minggu, 8 Februari 2026, Presiden Prabowo mengungkapkan keprihatinannya mendalam bahwa banyak potensi kekayaan Indonesia yang belum optimal terjaga, bahkan secara diam-diam dibawa lari ke luar negeri oleh oknum-oknum yang dinilai tidak memiliki rasa cinta tanah air. Pernyataan ini menegaskan kembali komitmen kuat pemerintahannya untuk melindungi aset-aset bangsa demi kemakmuran seluruh rakyat.
Setelah resmi menjabat sebagai Kepala Negara, Presiden Prabowo mengaku telah melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai data, fakta, dan kondisi di lapangan mengenai potensi kekayaan alam dan aset negara Indonesia. Hasil kajian komprehensif tersebut membuatnya takjub akan karunia Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan yang melimpah ruah, mulai dari sumber daya alam strategis seperti mineral, minyak dan gas bumi, hasil hutan, hingga kekayaan maritim yang tak terhingga. Namun, kekaguman itu bercampur dengan kekecewaan ketika menyadari bahwa sebagian besar kekayaan tersebut belum dikelola dan dijaga dengan baik. Ia menyoroti peran para elit yang, menurutnya, kurang cakap atau bahkan sengaja membiarkan kekayaan negara ini bocor dan hilang, yang kemudian berujung pada penjarahan dan pelarian aset ke luar negeri.
"Ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga, terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri, terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang dari tanah kita, terlalu banyak kekayaan yang dibawa lari ke luar negeri," tegas Prabowo dengan nada prihatin namun penuh ketegasan. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan refleksi dari data-data konkret yang kini berada di meja kerjanya. Hilangnya kekayaan ini, lanjutnya, adalah sebuah ironi di tengah upaya keras pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa hanya dengan pengelolaan kekayaan bangsa yang optimal dan transparan, Indonesia baru bisa mencapai kemakmuran sejati.
Kebocoran kekayaan negara ini tidak hanya terbatas pada pencurian langsung sumber daya alam. Lebih jauh, ia mencakup berbagai bentuk praktik korupsi, manipulasi data, penipuan dalam kontrak-kontrak besar, hingga skema pencucian uang dan penghindaran pajak yang kompleks yang dilakukan oleh sindikat maupun individu berkuasa. Dana-dana hasil kejahatan ini seringkali disembunyikan di luar negeri, jauh dari jangkauan hukum nasional, sehingga merugikan kas negara secara signifikan. Akibatnya, potensi pendapatan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan, justru lenyap begitu saja.
Menyikapi kondisi tersebut, Purnawirawan TNI dengan pangkat Jenderal itu menyatakan tekadnya yang bulat bahwa pemerintahan yang ia pimpin tidak akan ragu-ragu untuk mengambil langkah tegas dalam menjaga dan mengelola kekayaan negara. Prabowo menegaskan bahwa jika ada indikasi atau tindak pidana korupsi, penipuan, serta berbagai macam manipulasi yang bertujuan untuk menggarong kekayaan negara, pihaknya akan melawan dengan segenap kekuatan yang dimiliki. Ini adalah sebuah janji untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, di mana setiap rupiah dari kekayaan negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
"Saya dan pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia," ujar Prabowo, mengulangi komitmennya dengan nada yang membara. Ia menambahkan, "Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun." Penekanan ini menunjukkan bahwa pemerintahannya akan berdiri kokoh melawan siapapun yang mencoba merampas hak-hak rakyat melalui jalur ilegal. Langkah-langkah penegakan hukum akan diperkuat, koordinasi antarlembaga akan ditingkatkan, dan upaya pemulihan aset (asset recovery) dari luar negeri akan menjadi prioritas.
Prabowo melanjutkan, secara ideal, kekayaan negara harus mampu didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Distribusi yang adil ini adalah kunci untuk menciptakan keadilan sosial dan pada akhirnya dapat menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, setiap warga negara berhak merasakan manfaat langsung dari kekayaan bangsanya, bukan hanya segelintir elit atau kelompok tertentu. Program-program pemerintah seperti hilirisasi industri, peningkatan nilai tambah produk dalam negeri, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, adalah bagian dari strategi besar untuk memastikan kekayaan ini berputar di dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja.
"Apabila kita berani, apabila kita pandai, apabila kita bertekad, insyaallah kekayaan negara kita cukup untuk seluruh rakyat Indonesia hidup dalam keadaan sejahtera," pungkas Prabowo, menyuntikkan optimisme namun tetap dengan nada peringatan. Pesan ini adalah ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu, mengawasi, dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga amanah kekayaan negara. Ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa Indonesia, dengan segala potensi kekayaan yang dimilikinya, dapat mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadi negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Komitmen Presiden Prabowo ini diharapkan menjadi awal dari era baru penegakan hukum dan pengelolaan aset negara yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
