Dalam sorotan terhadap dinamika reformasi kelembagaan negara, Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, menegaskan posisinya yang strategis dan konstruktif. Melalui Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, organisasi tersebut menyuarakan pandangannya yang mendalam terkait tantangan yang dihadapi institusi-institusi vital negara, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan birokrasi kementerian. Alih-alih mengusulkan perubahan struktural yang seringkali berisiko dan memakan waktu, Muhammadiyah dengan tegas mendorong konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa akar masalah utama yang melanda entitas negara saat ini bukan terletak pada kerangka strukturalnya, melainkan pada aspek tata kelola dan upaya pencegahan korupsi yang belum optimal.
Prinsip good governance yang diusung Muhammadiyah meliputi transparansi dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, akuntabilitas yang jelas dari setiap pejabat dan lembaga, penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu, partisipasi publik yang bermakna, efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan, serta kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten dan menyeluruh, Muhammadiyah percaya bahwa institusi negara akan mampu menjalankan fungsinya dengan lebih baik, mendapatkan kembali kepercayaan publik, dan secara fundamental berkontribusi pada kemajuan bangsa. Tantangan tata kelola yang buruk seringkali menjadi celah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, fokus pada perbaikan tata kelola adalah langkah fundamental yang harus diprioritaskan.
Haedar Nashir menyatakan keyakinannya yang teguh bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kapasitas, visi, dan kebijaksanaan yang memadai untuk mengatasi persoalan-persoalan krusial tersebut. Keyakinan ini diperkuat dengan pandangan bahwa solusi tidak harus selalu ditempuh melalui perubahan struktural yang masif, yang berpotensi menimbulkan disrupsi dan ketidakpastian. Perubahan struktural, meskipun terkadang diperlukan dalam kasus-kasus tertentu, seringkali membawa risiko disrupsi operasional yang signifikan, membutuhkan adaptasi yang panjang, dan dapat mengalihkan fokus dari masalah inti yang sebenarnya. Muhammadiyah melihat bahwa kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen pada perbaikan internal jauh lebih efektif daripada sekadar reorganisasi struktur di atas kertas.
"Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi," ujar Haedar, menggarisbawahi harapannya pada kepemimpinan baru. Penekanan pada "kenegarawanan" menunjukkan pengakuan terhadap kemampuan Prabowo untuk melihat masalah dari perspektif yang lebih luas, mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, serta mengambil keputusan yang bijaksana demi stabilitas dan kemajuan. Sementara itu, aspek "visioner" mengindikasikan harapan akan adanya langkah-langkah progresif dan terencana yang tidak hanya mengatasi masalah jangka pendek, tetapi juga meletakkan fondasi untuk perbaikan jangka panjang.
Muhammadiyah berharap agar seluruh institusi negara, mulai dari Polri, TNI, birokrasi sipil, hingga kementerian, secara berkelanjutan melakukan pembenahan internal yang komprehensif. Pembenahan ini tidak hanya sebatas pada aspek administratif, tetapi mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan integritas melalui kode etik yang ketat, reformasi sistem pengawasan internal, serta peningkatan transparansi dalam setiap operasional. Dengan demikian, prinsip good governance dapat benar-benar berjalan, praktik korupsi dapat diminimalkan secara drastis, dan pelayanan kepada bangsa dan negara dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi dengan standar etika dan profesionalisme tertinggi.
Secara spesifik, Haedar Nashir juga menyampaikan harapan khusus kepada Tim Reformasi Polri. "Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif," kata Haedar. Pesan ini menyiratkan pentingnya pendekatan yang holistik dalam merumuskan dan mengimplementasikan reformasi di tubuh kepolisian. Memahami persoalan secara komprehensif berarti tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, melainkan mempertimbangkan berbagai dimensi, mulai dari aspek hukum, sosial, kultural, hingga psikologis yang memengaruhi kinerja dan citra Polri. Pendekatan yang bijaksana akan memastikan bahwa setiap kebijakan reformasi tidak hanya efektif, tetapi juga dapat diterima dan didukung oleh seluruh elemen internal Polri serta masyarakat.
Muhammadiyah juga menegaskan garis batas keterlibatannya dalam urusan pemerintahan. Organisasi ini menyatakan tidak akan masuk ke wilayah personal atau figur dalam jabatan pemerintahan, termasuk posisi pimpinan tertinggi Polri. Sikap ini didasari oleh pemahaman bahwa penentuan jabatan-jabatan strategis tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Menghormati hak prerogatif Presiden adalah bagian dari ketaatan terhadap konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Muhammadiyah memilih untuk fokus pada advokasi prinsip dan sistem, bukan pada individu yang menjabat.
Dalam penutup pernyataannya, Haedar kembali mempertegas kepercayaannya pada Presiden. "Saya yakin Pak Prabowo memiliki pandangan yang luas, saksama, dan bijaksana," pungkasnya. Keyakinan ini mencerminkan harapan besar Muhammadiyah terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dalam membawa Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, institusi yang lebih profesional dan terpercaya, serta negara yang bersih dari korupsi. Dengan demikian, pesan Muhammadiyah adalah seruan untuk introspeksi, perbaikan internal yang berkelanjutan, dan kepercayaan pada kepemimpinan nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan berintegritas.
