Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia secara intensif memonitor penuh kondisi dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran. Pemantauan ketat ini dilakukan menyusul serangkaian serangan militer gabungan yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah target strategis di Iran, yang kemudian dibalas dengan serangan Iran ke wilayah Israel dan pangkalan militer AS. Situasi yang memanas ini telah memicu kekhawatiran global akan potensi eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Pada Sabtu (28/2) waktu setempat, Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer gabungan yang menargetkan beberapa titik vital di Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menyasar fasilitas militer dan infrastruktur penting lainnya, memicu respons cepat dari pihak Iran. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, secara terbuka mengumumkan operasi ini melalui pernyataan video, menggambarkannya sebagai serangan "besar-besaran dan berkelanjutan" yang bertujuan untuk menghancurkan kapasitas rudal dan angkatan laut Iran. Trump menegaskan bahwa tujuan utama serangan tersebut adalah untuk melindungi nyawa warga negara AS dan mencegah apa yang ia sebut sebagai "kediktatoran radikal yang sangat jahat" agar tidak mengancam keamanan nasional Amerika.
Sebagai balasan atas serangan tersebut, Iran meluncurkan serangkaian serangan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta beberapa pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di kawasan Timur Tengah. Iran mengklaim bahwa serangan balasannya berhasil mengenai puluhan instalasi militer AS di wilayah Teluk dan negara-negara sekitarnya, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan respons yang sah terhadap agresi. Lima kota utama di Iran dilaporkan terdampak signifikan oleh serangan gabungan Israel dan AS, yakni Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah, serta Teheran. Isfahan, khususnya, merupakan kota yang memiliki signifikansi strategis karena keberadaan fasilitas nuklir dan militer penting.
Eskalasi ketegangan ini bukanlah fenomena baru di Timur Tengah. Hubungan antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat telah lama diwarnai oleh permusuhan mendalam, yang diperparah oleh isu program nuklir Iran, dukungannya terhadap kelompok-kelompok proksi di berbagai negara, serta ambisinya untuk memperluas pengaruh regional. Di bawah pemerintahan Donald Trump, AS menarik diri dari perjanjian nuklir Iran (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) pada tahun 2018 dan menerapkan sanksi ekonomi yang sangat keras, yang semakin meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Israel, di sisi lain, secara konsisten memandang program nuklir Iran dan aktivitas militernya di perbatasan sebagai ancaman eksistensial, sehingga sering melancarkan operasi terselubung atau serangan langsung. Konflik ini juga terkait erat dengan "perang bayangan" yang melibatkan serangan siber, sabotase, dan target terhadap aset-aset satu sama lain.
Kondisi geopolitik di Timur Tengah yang sudah rapuh kini semakin terancam oleh babak baru konflik terbuka ini. Potensi dampak domino terhadap stabilitas regional sangat besar, termasuk kemungkinan gangguan terhadap jalur pelayaran vital di Selat Hormuz yang merupakan jalur utama pengiriman minyak global, fluktuasi harga minyak dunia, dan risiko perluasan konflik ke negara-negara tetangga yang menampung pangkalan militer AS atau memiliki hubungan kompleks dengan pihak-pihak yang bertikai. Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai kekuatan dunia, telah menyerukan de-eskalasi segera dan menahan diri dari tindakan provokatif lebih lanjut untuk mencegah bencana kemanusiaan dan ekonomi yang lebih besar.
Menyikapi perkembangan ini, Kemlu RI telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan perlindungan WNI. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyatakan bahwa Kemlu, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, memprioritaskan komunikasi intensif dengan seluruh WNI di Iran. "Kita akan terus melakukan asesmen menyeluruh terhadap situasi keamanan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan WNI," ujar Vahd Nabyl. Kemlu juga mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan dari otoritas setempat, serta menjaga komunikasi aktif dengan KBRI Teheran.
Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan, Roy Soemirat, mengonfirmasi bahwa terdapat 329 WNI yang tercatat secara resmi dan melaporkan diri di kota Teheran. KBRI Teheran secara aktif terus melakukan komunikasi dua arah dengan seluruh WNI yang tersebar di berbagai kota di Iran. "Konsentrasi KBRI Teheran saat ini adalah terus melakukan komunikasi dua arah dengan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran di seluruh kota," kata Dubes Roy Soemirat. Tujuan dari komunikasi intensif ini adalah untuk melakukan asesmen keamanan yang berkelanjutan dan memberikan perlindungan yang diperlukan.
Hingga laporan ini disusun, pada sekitar pukul 02.30 sore waktu Iran, Dubes Roy Soemirat menyampaikan bahwa belum ada laporan dari simpul-simpul WNI yang dihubungi di berbagai kota yang merasakan adanya ancaman langsung terhadap diri mereka. Meskipun demikian, KBRI tetap mengimbau para WNI untuk tidak lengah dan mengambil langkah-langkah pengamanan diri serta keluarga masing-masing secara mandiri. Ini termasuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar, mengetahui lokasi perlindungan terdekat, dan meminimalkan aktivitas di luar ruangan yang tidak penting.
Proses asesmen keamanan akan terus berlangsung secara berkala oleh KBRI Teheran, berkoordinasi erat dengan kantor pusat Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Pembaruan informasi mengenai situasi terkini dan langkah-langkah perlindungan akan disampaikan secara berkala melalui Juru Bicara Kemlu. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melindungi setiap WNI di manapun mereka berada tetap menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian dan volatilitas situasi global seperti yang terjadi di Iran saat ini. Pemerintah Indonesia senantiasa siap menghadapi berbagai skenario untuk memastikan keselamatan warganya.
