Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan kembali urgensi penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) dalam sistem politik Indonesia. Menurutnya, PT merupakan instrumen vital yang diperlukan demi menjaga efektivitas sistem presidensial serta memperkuat konsolidasi demokrasi di Tanah Air. Pernyataan ini disampaikan Hasto dalam keterangan tertulis yang dilansir Antara pada Senin, 2 Februari 2026, di tengah berbagai isu krusial yang turut ia soroti, mulai dari komitmen ekologi hingga pengawasan program pemerintah. PDIP, lanjut Hasto, saat ini tengah melakukan kajian mendalam untuk merumuskan besaran angka ambang batas yang paling ideal, yang mampu menyeimbangkan representasi politik dengan stabilitas pemerintahan.
Kebutuhan akan ambang batas parlemen, sebagaimana ditekankan Hasto, bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting untuk mencegah fragmentasi politik yang berlebihan di parlemen. Tanpa PT yang memadai, parlemen cenderung diisi oleh terlalu banyak partai politik kecil yang, meskipun mewakili beragam aspirasi, dapat menyulitkan pembentukan koalisi yang stabil dan efektif. Kondisi ini berpotensi menghambat proses legislasi, memperlambat pengambilan keputusan strategis, dan pada akhirnya melemahkan kemampuan pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan secara konsisten. Dalam sistem presidensial, stabilitas legislatif sangat esensial agar presiden dan kabinetnya dapat bekerja tanpa terganggu oleh manuver politik minor yang terus-menerus. Hasto menggarisbawahi bahwa konsolidasi demokrasi tidak hanya tentang representasi, tetapi juga tentang kemampuan sistem untuk berfungsi secara koheren dan menghasilkan kebijakan publik yang berdampak positif. Kajian mendalam yang dilakukan PDIP akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pengalaman historis Indonesia dengan PT yang berfluktuasi, perbandingan dengan negara-negara demokrasi lain, serta dinamika politik kontemporer pasca-pemilu. Mereka mencari angka yang tidak terlalu tinggi sehingga membatasi partisipasi politik secara drastis, namun juga tidak terlalu rendah sehingga menyebabkan parlemen menjadi terlalu terpecah-belah dan tidak produktif.
Selain membahas isu ambang batas parlemen yang merupakan agenda reformasi politik jangka panjang, Hasto juga membedah berbagai persoalan bangsa lainnya dalam kesempatan tersebut. Salah satu sorotan utamanya adalah komitmen ekologi partai yang dipertegas melalui aksi simbolis penyerahan bibit pohon kepada perwakilan jurnalis. Gerakan ini merupakan bagian dari inisiatif partai yang lebih besar, "Gerakan Merawat Pertiwi," yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Hasto menegaskan bahwa isu lingkungan adalah prioritas yang tidak bisa ditawar, mengingat Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian alamnya. Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran pengurus DPD PDIP Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk Sekretaris DPD PDIP Ananda Emira Moeis dan Bendahara DPD PDIP Kaltim Edy Damansyah, serta dua tokoh muda PDIP yang potensial, Elwin Setia Avietta dan Cintya Amanda Labetta, menunjukkan regenerasi dan dukungan lintas generasi dalam agenda partai.
Dalam konteks program pemerintah yang sedang menjadi sorotan publik, Hasto juga menjawab pertanyaan media massa terkait program "Makan Bergizi Gratis" (MBG) yang belakangan ini diwarnai isu keracunan di lapangan. Program MBG, yang digagas dengan niat mulia untuk mengatasi masalah gizi, khususnya di kalangan anak-anak dan masyarakat rentan, menghadapi tantangan serius dalam implementasinya. Hasto merekomendasikan adanya pengawasan ketat terhadap mitra penyedia dan distribusi makanan. Pengawasan ini mutlak diperlukan mengingat besarnya alokasi dana rakyat yang digunakan untuk program tersebut. Potensi kerugian, baik dari segi kesehatan masyarakat maupun pemborosan anggaran negara, sangat besar jika kualitas dan keamanan makanan tidak terjamin. Hasto menekankan bahwa setiap rupiah dana rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan transparansi dan akuntabilitas penuh, dan ini mencakup seluruh rantai pasok dari pengadaan bahan baku hingga distribusi makanan siap saji. Isu keracunan makanan bukan hanya masalah teknis, melainkan juga masalah kepercayaan publik dan efektivitas program pemerintah.
Lebih lanjut, dalam kapasitasnya sebagai Sekjen partai, Hasto turut menginstruksikan kader-kader PDIP di legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk senantiasa kritis dan berani memperjuangkan kebenaran. Ia secara spesifik menyoroti pentingnya mengawal kebijakan pendidikan gratis di Kalimantan Timur agar tepat sasaran. Kebijakan pendidikan gratis, meskipun bertujuan mulia untuk memastikan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, seringkali menghadapi tantangan dalam implementasi. Mulai dari potensi penyalahgunaan anggaran, masalah kualitas pendidikan, hingga memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Hasto menekankan bahwa kader partai tidak boleh takut untuk menyuarakan kebenaran, bahkan jika itu berarti mengkritisi kebijakan yang digulirkan. Peran kader legislatif sebagai perwakilan rakyat adalah untuk menjadi mata dan telinga masyarakat, memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar melayani kepentingan publik, terutama mereka yang paling membutuhkan.
"Jangan takut memperjuangkan kebenaran. Kader partai harus turun ke bawah dan menempatkan skala prioritas pada pembelaan terhadap rakyat yang tertinggal," tegas Hasto, menggemakan kembali filosofi perjuangan PDIP yang berakar pada pembelaan terhadap "wong cilik" atau rakyat kecil. Prinsip "turun ke bawah" ini bukan sekadar slogan, melainkan panggilan untuk melakukan kerja nyata di tengah-tengah masyarakat, memahami langsung permasalahan yang dihadapi rakyat, dan kemudian memperjuangkannya melalui jalur politik dan legislatif. Prioritas terhadap rakyat yang tertinggal mencakup berbagai aspek, mulai dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, pangan yang layak, hingga keadilan sosial dan ekonomi. Ini adalah inti dari komitmen ideologis PDIP yang terus-menerus diserukan oleh kepemimpinan partai.
Di akhir agenda, sebagai bagian dari penegasan komitmen lingkungan Gerakan Merawat Pertiwi, Hasto turut menyerahkan bibit pohon secara simbolis kepada perwakilan jurnalis. Momentum ini digunakan untuk menegaskan kembali visi ekologis partai. Ia secara eksplisit menekankan bahwa setiap kepala daerah yang berasal dari PDIP memiliki kewajiban moral dan politik untuk membangun kebun raya di wilayah masing-masing. Pembangunan kebun raya ini bukan hanya sebagai ruang hijau, tetapi juga sebagai pusat konservasi untuk melestarikan tanaman endemik daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Langkah ini diharapkan dapat menjadi benteng terakhir bagi spesies-spesies langka yang terancam punah, sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, pesan yang disampaikan Hasto Kristiyanto adalah sebuah sintesis dari berbagai dimensi perjuangan PDIP: menjaga stabilitas sistem politik, mengawal integritas program pemerintah, melestarikan lingkungan, dan yang terpenting, senantiasa berpihak pada rakyat kecil yang membutuhkan.
