 |
| Anggota kelompok Al Zaytun sedang solat. Dok.Intipseleb.com |
Jakarta, SenjaBerita.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menjelaskan dalam sebuah kutipan dari Instagram resminya, terdapat aspek pidana di Ponpes Al Azytun.
"Al Zaytun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan," ujar Mahfud, dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram resmi miliknya @mohmahfudmd, Kamis (29/6/2023).
Mahfud menyatakan bahwa prinsipnya adalah tidak boleh ada sesuatu yang tertinggal. Dia berpendapat bahwa polisi tidak boleh hanya menerima laporan yang pada akhirnya dapat menyebabkan penanganan kasus tertunda.
"Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Jangan laporan ditampung, lalu ada hambatan sana-sini ndak (tidak) jalan. Enggak jelas," katanya.
Disisi lain mahmud menyatakan bahwa tidak ada tenggat waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian kasus hukum.
Baca Juga : Mengenal Partai PSI : Sejarah Berdirinya Partai PSI dan Prestasi di Politik
Yang dia katakan hanyalah bahwa sebisa mungkin kasus tersebut harus diselesaikan secepat mungkin. Selain itu, aspek pidana telah ditemukan dalam kasus Ponpes Al Zaytun.
"Tetapi, pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Terus berjalan," ujar Mahfud.
Ponpes di Indramayu, Jawa Barat, menggunakan metode ibadah yang tidak biasa. Saf shalat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah, misalnya, menggabungkan laki-laki dan perempuan.
Di depan kerumunan laki-laki, bahkan ada satu perempuan.
Karena kontroversi itu, pemerintah akan menerapkan sanksi administrasi hingga pidana.
Hal ini diputuskan setelah pertemuan sore pada Sabtu, 24 Juni 2023, antara Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya.
Perwakilan dari Polri, BNPT, dan Kementerian Agama hadir di pertemuan tersebut, serta Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa Mahks, Kepala BIN Daerah Jawa Barat.